55 Orang Anak Binaan LPKA Loteng Terima Remisi di Hari Raya

Lombok Tengah NTB - Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB atas nama Menteri Hukum dan HAM RI menyerahkan SK Remisi Idul Fitri 1444 H kepada 55 orang anak binaan Pemasyarakatan usai melaksanakan sholat Ied, penyerahan SK Remisi ini dilaksanakan di lapangan LPKA Kelas II Lombok Tengah, Sabtu (22/04). 

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah Moh. Nur mengatakan,   anak binaan yang mendapat remisi khusus (RK) I atau pengurangan sebagian masa pidana sebanyak 55 orang.

Baca juga: Optimis Bisa Memajukan PP NTB, Eddy Sophiaan Pastikan Diri Maju Sebagai Balon Ketua MPW Pada Muswil 2022

Remisi itu, lanjutnya, merupakan apresiasi atas perubahan perilaku ke arah yang positif selama menjalani pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah. 

“Pemberian remisi juga dimaksudkan untuk mempercepat proses reintegrasi sosial sehingga mereka dapat segera kembali ke tengah masyarakat, ” ucapnya.

Baca juga: Uji Coba Berjalan Lancar, Electronic Visa on Arrival Resmi Mengudara Hari Ini

Moh. Nur mengungkapkan untuk RK I diberikan dengan mengurangi masa pidana yang meliputi 15 hari yang mendapatkan sebanyak 26 orang dan 1 bulan sebanyak 29 orang.” katanya.

Ia berharap, remisi Idul Fitri dapat menjadi motivasi untuk anak binaan memperbaiki hidup.

Baca juga: Kemenkumham Raih Posisi 3 Terbaik Badan Publik Informatif Kategori Kementerian

Moh. Nur menilai, banyaknya jumlah anak binaan yang mendapat remisi menunjukan bahwa mereka mampu berbenah.

“Pencapaian hari ini membuktikan mereka mampu mengubah diri menjadi manusia yang lebih baik, ” imbuhnya.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Raih Penghargaan pada Puncak Peringatan Hari HAM Ke-74 Tahun 2022

Dalam keterangannya Moh. Nur juga menyampaikan pada perayaan Idul Fitri tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun ini Kunjungan secara langsung oleh keluarga anak binaan sudah diijinkan namun yang telah memenuhi persyaratan administratif seperti keluarga inti dari anak binaan, membawa identitas diri dan telah melaksanakan vaksinasi booster dosis 3 dan yang pastinya tetap mengedepankan unsur keamanan, tutupnya.(Adb)